SORONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Papua Barat Daya merilis data ringkasan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tahun 2025. Data menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlaksanaan asesmen yang sangat tinggi, dengan beberapa catatan temuan penting.

Tingkat Partisipasi dan Keterlaksanaan Memuaskan

Pelaksanaan ANBK 2025 di Provinsi Papua Barat Daya mencatat angka yang mengesankan. Total 17.439 peserta terlibat dalam asesmen yang dilaksanakan di 886 sekolah/instansi.

• Tingkat Keterlaksanaan: Mencapai 95,2%, menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah berhasil melaksanakan asesmen sesuai target.

• Respon Peserta: Tercatat 16.095 respons literasi dan 16.062 respons numerasi yang berhasil dikumpulkan.

• Keterlibatan Sumber Daya: Total 827 proktor terlibat dalam memastikan kelancaran pelaksanaan ANBK di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI hingga SMA/SMK dan Paket A hingga C.

Kendala Pelaksanaan dan Heatmap Kerentanan

Meskipun capaiannya tinggi, data juga mencatat beberapa kendala di lapangan:

• Sebanyak 21 sekolah dilaporkan Belum Melaksanakan.

• 3 sekolah mengalami kendala Belum Upload data.

• 14 sekolah mengalami kendala Belum Mengisi SAP (Sistem Aplikasi Pendataan).

Kendala pelaksanaan ini terbanyak terjadi di wilayah Sorong Selatan dan Maybrat.

Berdasarkan heatmap kerentanan wilayah ANBK 2025, wilayah yang masuk kategori:

• Risiko Tinggi: Sorong Selatan dan Maybrat.

• Risiko Sedang: Tambrauw.

• Risiko Rendah: Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Raja Ampat.

Catatan dan Rekomendasi Temuan

Disdikbud Provinsi Papua Barat Daya mencatat temuan positif dan area yang perlu peningkatan:

1. Mayoritas sekolah telah berhasil melaksanakan ANBK moda Mandiri.

2. Tantangan terbesar yang dihadapi meliputi jaminan jaringan internet, sumber listrik, dan kesiapan operator baru.

3. Tingginya respons AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) menunjukkan partisipasi peserta sangat baik.

4. Diperlukan peningkatan pelatihan proktor dan dukungan sarana prasarana TIK untuk mengatasi kendala yang ada, terutama di wilayah berisiko tinggi.

Data ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan dan kesiapan infrastruktur di tahun-tahun mendatang.